Kalau sudah menabrak konstitusi dan ada pembiaran maka pemilu menjadi tidak legitimate. Pemilu menjadi ajang pembodohan dan hanya asesoris demokrasi. Pemilu jauh dari azas luber dan jurdil. Karenanya, demokrasi telah mati. #kbanews
JATIM | KBA – Komite Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyoroti wajah demokrasi Indonesia. Ini pasca cawe-cawe Presiden RI Joko Widodo dalam Pemilu 2024 yang saat ini masih tahap rekapitulasi di tingkat KPU RI.
Kepada KBA News, Sabtu, 16 Maret 2024, Haris Humaidi, LC, koordinator Forum Penyelamat Pemilu Jurdil (FPPJ) Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres dengan pertolongan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusan MK tersebut kental aroma nepotisme lantaran Ketua MK Anwar Usman yang memutus perkara itu, terhitung paman dari Gibran.
‘’Pelolosan Gibran di MK adalah aib bagi demokrasi Indonesia. Hal yang tidak mungkin terjadi bila calon tersebut bukan anak presiden,’’ terang Haris Humaidi mengomentari sorotan Komite HAM PBB yang diutarakan dalam sidang di Jenewa Swiss.
Selain majunya Gibran sebagai cawapres adalah aib demokrasi, menurut Haris Humaidi, pemerintah harus menjadikan sorotan Komite HAM PBB tersebut sebagai bahan introspeksi lantaran saat ini Indonesia disorot oleh dunia internasional. Terutama introspeksi bagi Presiden RI Jokowi.
‘’Kalau sudah menabrak konstitusi dan ada pembiaran maka pemilu menjadi tidak legitimate. Pemilu menjadi ajang pembodohan dan hanya asesoris demokrasi. Pemilu jauh dari asas luber dan jurdil. Karenanya, demokrasi telah mati,’’ tutur Haris Humaidi, alumni Universitas Al-Azhar Kairo Mesir itu.
Bagi gerakan perubahan, sorotan Komite HAM PBB tersebut menjadi kemunduran demokrasi yang sangat signifikan. Terlebih, sebelum itu, Presiden Jokowi banyak dipuji dunia internasional.
‘’Ini menunjukkan kegagalan rezim Jokowi dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.’’
Karena itulah, perlu sebuah gerakan masyarakat sipil untuk mengembalikan demokrasi pada trek yang benar. Jangan sampai di masa mendatang, ada penguasa yang berani menabrak konstitusi hanya untuk melanggengkan kekuasaannya.
‘’Betapa berbahayanya masa depan demokrasi kita jika hal ini dibiarkan. Cawe-cawe presiden membuat aib bagi demokrasi di Indonesia,’’ pungkas dia. (kba)