Menurut saya, Presiden Jokowi layak untuk dimakzulkan. Saya berharap DPR RI mengambil kesempatan dengan hak angket. Kalau tidak maka ini kesalahan terbesar DPR RI. #kbanews
JATIM | KBA – Pelan-pelan, aib Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilu 2024 dibuka oleh Allah Swt. Bahkan, lembaga internasional sekelas Komite Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun menyoroti cawe-cawe presiden ketika pesta demokrasi.
‘’Dunia internasional sekarang pun tahu betapa brutalnya pemilu di Indonesia. Tak hanya mencoreng wajah demokrasi, saya yakin ini membuat reputasi presiden di mata dunia internasional runtuh,’’ kata Ahmad Ibrahim, tokoh politik lokal Kota Madiun dihubungi KBA News, Minggu, 17 Maret 2024.
Hanya untuk melanggengkan kekuasaan, Presiden Jokowi mengorbankan sebagian rakyatnya. Ini dengan menggunakan segala infrastruktur negara dan sumber daya negara.
‘’Salah satunya ditengarai menggunakan dana triliunan dari APBN untuk kemenangan paslon 02 di mana anaknya menjadi cawapres,’’ terang Ibrahim.
Fenomena cawe-cawe penguasa untuk melanggengkan kekuasaan oligarki membuat kalangan akademisi terpukul. Presiden dinilai sudah tidak memikirkan rakyat. Sehingga, gerakan revolusi untuk memakzulkan Jokowi makin tidak terbendung.
‘’Memang rakyat di tingkat bawah cuek. Tapi, ada pula rakyat yang merasa dikibuli oleh presiden, kalangan akademisi merasa dibodohkan. Apa yang dilakukan kalangan akademisi dengan gerakan masyarakat sipil ini adalah upaya menyelamatkan bangsa ini agar demokrasi tidak makin terpuruk,’’ papar dia.
Menurut dia, warisan demokrasi yang buruk diberikan Jokowi. Mulai dari presiden abai etika, masalah nepotisme dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) hingga penggunaan infrastruktur negara demi kepentingan pribadi guna melanggengkan kuasa oligarki. ‘
’Ini pasti akan dicontoh oleh penguasa di tingkat bawah di level daerah. Ini menjadi warisan buruk,’’ papar dia.
Saat ini, tidak hanya masyarakat di Indonesia, dunia internasional pun paham dengan matinya demokrasi di negara ini.
‘’Menurut saya, Presiden Jokowi layak untuk dimakzulkan. Saya berharap DPR RI mengambil kesempatan dengan hak angket. Kalau tidak maka ini kesalahan terbesar DPR RI.’’(kba).