DPR RI harus peka melihat ini. Itu sebabnya, jalan konstitusi guna menghentikan kekuasaan korup adalah pilihan murah dibanding gerakan rakyat. #aminkanindonesia
SURABAYA | KBA – Kekuasaan cenderung menjadi korup. Ini jika kekuasaan tersebut diperoleh dengan jalan kecurangan serta mengabaikan unsur etika.
Pendapat ini disampaikan oleh Isa Anshori, akademi asal Surabaya, Jawa Timur. Dia menanggapi Pemilu 2024 yang banyak orang menilai ada tengara kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM).
“Mestinya pemilu adalah jalan moderat untuk pergantian kekuasaan tanpa harus mengeluarkan banyak biaya sosial,” ujar Isa Anshori kepada KBA News, Senin, 4 Maret 2024
Namun sayangnya, lanjut Isa Anshori, tidak semua pemegang kekuasaan rela melewati jalan demokrasi. Maka kekuasaan akan cenderung korup, ketika kekuasaan diperoleh dengan menghalakan segala cara untuk merebut kemenangan.
“Sehingga, kekuasaan menjadi alat untuk menyalahgunakan kekuasaan itu sendiri,” imbuh Isa, sapaannya.
Ditambahkan, ketika kekuasaan sudah menjelma menjadi korup maka hukum tak akan bisa menyelesaikan. Hal ini karena hukum cenderung dibuat untuk melindungi kekuasaan.
“Apakah di dalam kekuasaan juga terjadi kolusi, korupsi dan nepotisme. Gerakan rakyat merebut kekuasaan menjadi pilihan untuk menghentikan itu, dan ini cost-nya sangat mahal.”
Untuk itulah, kata Isa, DPR RI harus peka melihat ini. Itu sebabnya, jalan konstitusi guna menghentikan kekuasaan korup adalah pilihan murah dibanding gerakan rakyat. (kba)