Kami menilai pemilu sebagai instrumen demokrasi telah cacat etik dan moral sejak awal akibat malpraktek kekuasaan akibat cawe-cawe yang kebablasan yang dilakukan Presiden Joko Widodo dengan tujuan memenangkan anaknya. #aminkanindonesia
YOGYAKARTA | KBA – Aktivis Demokrasi Yogyakarta yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Untuk Demokrasi dan Keadilan (GARDA) menyatakan dukungan kepada DPD RI atas pernyataannya membentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024. Dukungan akan disampaikan pada Kamis, 7 Maret 2024 pukul 11.00 WIB dengan mendatangi kantor DPD RI Perwakilan DIY di Jalan Kusumanegara No 133 Yogyakarta.
Humas GARDA Endro Gunawan mengatakan, GARDA akan bertemu dengan para senator DPD RI DIY guna menyampaikan pernyataan dukungan politik atas langkah yang sudah ditempuh DPD RI membentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024.
“Kami sudah melayangkan surat audiensi kepada empat senator DPD RI DIY yakni GKR Hemas, Muhammad Afnan Hadikusumo, Hilmy Muhammad dan Hafidh Asrom. Sebagian senator akan menerima kedatangan GARDA,” katanya kepada KBA News, Rabu, 6 Maret 2024.
Dia mengatakan, GARDA juga mengundang masyarakat yang menaruh kepedulian terhadap nasib bangsa untuk hadir dan turut menyuarakan pentingnya para anggota legislatif baik DPR RI maupun DPD RI mendorong dilakukannya hak angket guna menyelidiki indikasi kuat telah terjadi dugaan pelanggaran dalam rangkaian proses tahapan pemilu 2024.
“Kami menilai pemilu sebagai instrumen demokrasi telah cacat etik dan moral sejak awal akibat malapraktik kekuasaan akibat cawe-cawe yang kebablasan yang dilakukan Presiden Joko Widodo dengan tujuan memenangkan anaknya,” jelasnya.
Endro menilai, tahapan pemilu diwarnai dengan berbagai preseden yang mencederai semangat jujur, adil dan bermartabat. Hal itu ditandai dengan maraknnya laporan adanya mobilisasi dukungan kepada yang dilakukan kepala desa, aparatur pemerintah dan surat suara yang dicoblosi terlebih dahulu paslon capres dan cawapres tertentu.
“Paling mutakhir adalah kisruhnya rekapitulasi suara yang diduga kuat terjadi penggelembungan suara,” ungkapnya.
Selain itu, kata Endro, suara dari kalangan sivitas perguruan tinggi, para tokoh-tokoh bangsa temasuk media massa yang selama ini nyaring menyuarakan berbagai tindakan yang mencederai semangat reformasi semestinya didengar presiden.
“Namun rupanya presiden mengabaikannya,” imbuhnya.
Atas dasar itu, GARDA mendesak kalangan legislatif di DPR RI segera menggulirkan hak angket guna mengusut dan membongkar berbagai dugaan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk politisasi bansos untuk memengaruhi pilihan masyarakat dan pelanggaran-pelanggaran pemilu
“Pemerintah pusat harus bertanggung jawab atas kegaduhan ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, GARDA juga menyerukan kepada pemerintah untuk segera mengebdalikan dan menurunkan lonjakan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat yang semakin melambung terutama harga beras, telur dan lainnya. (kba).