“Kedaulatan negara ini bukanlah suatu permainan atau sesuatu untuk dijual.”#aminkanindonesia
JAKARTA | KBA – Anies Baswedan jika terpilih memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diyakini sangat tegas melawan klaim Tiongkok atas perairan Kepulauan Natuna sebagai bagian dari Laut China Selatan (LCS).
“Kedaulatan negara ini bukanlah suatu permainan atau sesuatu untuk dijual,” tegas Syarifah, Staf Khusus Bidang Hubungan Luar Negeri Tim Nasional (Timnas) AMIN kepada KBA News di Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024 malam.
Adapun berbagai analisa politik dari sejumlah lembaga pemikir (think tank) dari dalam dan luar negeri, dalam catatan KBA News, menilai lemahnya posisi Indonesia dalam mempertahankan kepulauan di Provinsi Kepulauan Riau itu sebagai bagian wilayah China di LCS.
Hal ini akibat membengkaknya pinjaman luar negeri Indonesia dari China atau Tiongkok selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jka utang lagi untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan maka makin besar jebakan utang China.
Wanita berdarah Sunda-Jepang ini juga mengamini salah satu ulasan terakhir lembaga pemikir (think tank) Indonesia, Center of Economic and Law Studies (Celios) bahwa utang China itu telah memperlemah posisi Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan atas perairan Natuna terkait klaim China atas LCS.
China mengklaim pemilik sah Laut China Selatan sesuai Sembilan Garis Imajiner (Nine Dash Line). Lautan ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar, mulai minyak bumi, gas alam hingga ikan.
Diperkirakan terdapat 11 miliar barel minyak yang belum dimanfaatkan, serta 190 triliun kaki kubik cadangan gas alam di perairan ini.
LCS juga nerupakan salah satu pintu gerbang komersial penting untuk sebagian besar industri logistik dunia sehingga menjadi sub-wilayah ekonomi strategis di kawasan Indo-Pasifik.
Total nilai perdagangan yang melintasi LCS pada 2016, misalnya, dilansir dari CFR Global Conflict Tracker, mencapai 3,37 triliun dolar AS.
Sementara perdagangan gas alam cair global yang transit melalui LCS pada 2017, misalnya, sebanyak 40 persen dari total konsumsi dunia.
“Jadi, political will maupun strategi pemerintah kita saat Pak Anies menjadi presiden memang harus lebih dititikberatkan. Apalagi, peta wilayah China yang terbaru tetap menekankan bahwa jangkauannya sudah masuk wilayah Indonesia (Natuna),” tegasnya.
Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) 2023, pengumuman China tentang peta wilayah terbaru itu langsung diprotes kemudian dibawa ke ranah hukum internasional oleh negara-negara Asean lainnya yang wilayahnya juga diklaim China, seperti Malaysia dan Vietnam.
“Tapi Indonesia hanya protes, tidak membawa ke ranah hukum. Kenapa kita tidak seperti mereka? Jadi, inilah yang menjadi ‘pekerjaan rumah’ sangat penting bagi pemerintah yang baru,” tambah Syarifah.
“Sebab, ini juga menyangkut IKN karena besarnya utang negara kita ke China, sekaligus mewaspadai kekuatan militer China yang secara global bersaing dengan Amerika, serta pula sudah hadir di perairan Laut China Selatan” tegasnya.(kba)