Makanya, penulis buku Ensiklopedi Abdurrahman Wahid: Riwayat Gus Dur ini khawatir indeks demokrasi Indonesia akan semakin turun menyusul pernyataan Luhut itu.#kbanews
JAKARTA | KBA – Pernyataan keras Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan agar para pengkritik pemerintah pindah dari Indonesia mengejutkan kalangan aktivis. Karena tidak terbayangkan kalimat seperti itu keluar dari pejabat di masa reformasi yang kerasnya melebihi pernyataan Soeharto, Presiden RI di masa Orde Baru.
“Dari segi narasi yang dibangun di ruang publik, kita tidak menemukan (di era Orde Baru pernyataan pejabat) sampai sekeras (yang disampaikan Luhut) itu. Paling-paling waktu itu yang kemudian jadi heboh Pak Harto ngomong, ‘akan saya gebuk’,” jelas aktivis NU Mukhlas Syarkun dalam talkshow “Menko Luhut Minta Pengkritik Angkat Kaki dari Indonesia, Bagaimana Nasib Demokrasi?” live di kanal YouTube @Padasuka TV, Sabtu, 16 Maret 2024.
Karena itulah dia mengkritik pernyataan Luhut itu. Karena saat ini adalah masa reformasi, yang hadir untuk mengoreksi berbagai penyimpangan demokrasi yang terjadi Orde Baru.
“Nah, karena ini di era reformasi, sebuah era mengoreksi atas kekhilafan kita bersama di era Orde Baru. Kita menatap Indonesia menjadi negara yang demokrasi, tidak hanya sekadar demokrasi di dalam institusi, tetapi benar-benar demokrasi secara substansi, (demokrasi) menjadi tradisi kita,” ungkapnya.
Makanya, penulis buku Ensiklopedi Abdurrahman Wahid: Riwayat Gus Dur ini khawatir indeks demokrasi Indonesia akan semakin turun menyusul pernyataan Luhut itu.
“Dan kita sudah memulai itu (demokrasi) tahun 2000 diawali, dipercepat oleh (Presiden RI ke-4) Gus Dur (Abdurrahman Wahid), kemudian masih bisa dikawal oleh (Presiden RI ke-6) Pak SBY. Terus ke sininya (demokrasi) kita mengalami penurunan berdasarkan indeks demokrasi kita,” sambungnya.
Menurutnya, pernyataan Luhut itu menjadi warning yang cukup mencemaskan bagi kalangan aktivis, akademisi, dan berbagai kalangan peduli terhadap masa depan demokrasi di Indonesia. Mengingat, menyampaikan kritik dan mengungkap pendapat adalah sah di Indonesia yang menganut sistem demokrasi karena diatur dalam konstitusi.
“Karena itu perlu kita tanggapi bersama soal narasi-narasi dari pejabat yang sifatnya ancaman seperti ini. Sesungguhnya ini tidak mendidik bahkan bisa membawa kita ke belakang. Karena apa pun yang terjadi, apa yang disampaikan oleh pejabat itu direkam oleh media dan tidak hanya di Indonesia, tapi sampai di dunia internasional. Dan ini akan memperparah indeks demokrasi kita,” tandasnya.
Sebelumnya saat berbicara dalam acara Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) Tahun 2024 di Bali, Kamis, 7 Maret 2024, Menko Marves Luhut Pandjaitan menyampaikan pernyataan keras kepada pihak-pihak yang dianggap kerap menyampaikan kritik kepada pemerintah.
“Kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan mengkritik (dengan mengatakan) semua jelek, semua jelek. Kalau jelek, pindah saja kau dari Indonesia,” kata Luhut. (kba).