Saya udah bilang kemarin, kita tidak berandai andai. Kalau saya jawab tidak, nanti akan dibilang ’emangnya ditawarin?’. Saya bilang iya ’emangnya ditawarin?’ #kbanews
JAKARTA | KBA – Tokoh nasional Anies Baswedan mempertegaskan tidak mau berspekulasi terkait tawaran menjadi Menteri Pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendatang.
“Saya udah bilang kemarin, kita tidak berandai andai. Kalau saya jawab tidak, nanti akan dibilang ’emangnya ditawarin?’, Saya bilang iya ’emangnya ditawarin?’, kan enggak,” ucap Anies kepada media di acara Halal Bihalal dan Milad PKS, di kantor DPP PK, Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu, 27 April 2024.
Anies menuturkan lebih memilih untuk menjalankan apa yang ada saat ini dan rehat sejenak setelah keputusan Mahkamah Konstitusi.
“Jadi sekarang kita jalani saja dulu, setiap ada kesempatan untuk meneruskan gagasan perubahan ya teruskan,” tuturnya.
Dia mempertegaskan bahwa catatan Pilpres dari Mahkamah Konstitusi mengenai pelaksanaannya harus tetap menjadi perhatian khusus masyarakat.
“Tapi yang tidak kalah penting, teman-teman, catatan MK kemarin terkait dengan pelaksanaan pemilu dan Pilpres jangan lewat dari pembicaraan di sini,” imbuhnya.
“Jangan sampai media juga melupakan itu. Kenapa? Akhirnya nanti berulang terus setiap pemilu, sebabnya apa, karena kita sama-sama melupakan semua hal-hal yang seharusnya dikoreksi,” sambungnya.
Anies menitipkan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar terus menjaga kejujuran dan keadilan dalam melaksanakan Pilpres ke depan. Dia tidak mau masalah-masalah yang terjadi kemarin bakal kembali terulang, tanpa dikoreksi.
“Saya titip pada teman-teman, jaga agenda itu, supaya mutu demokrasi kita lebih baik, tapi kalau terus menerus kita hanya membicarakan tentang bagi-bagi kewenangan tanpa memikirkan koreksi atas praktik pemilu dan pilpres, bagaimana demokrasi kita akan bisa lebih baik?,” jelasnya.
“Jadi, kita lihat aja misalnya dalam percakapan di sini, 90 persen persoalan yang dibicarakan adalah soal siapa ditugasi jabatan apa. Kualitas demokrasi kita itu sangat ditentukan oleh praktik pemilu dan Pilpres,” sambungnya.
Lalu mantan Calon presiden 2024 ini berharap DPR RI dan pemerintah dapat menjadikan catatan MK sebagai pertimbangan dalam menyusun Undang-Undang Pemilu mendatang.
“Jadi itu kemarin saya katakan dari sejak di KPU, kita menghormati bernegara sambil kita sampaikan semua catatan hakim MK harus jadi bahan koreksi, dan kami berharap DPR besok dan pemerintahan yang terbentuk nanti membawa agenda itu untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan UU,” ungkap Anies. (kba).