Pihak pengusung angket sudah menyelesaikan usulan pelaksanaan hak angket itu dan siap diajukan ke paripurna DPR untuk diputuskan lewat voting terbuka. Jokowi harus dimakzulkan segera.#aminkanindonesia
JAKARTA | KBA – Pengamat politik dan pegiat demokrasi Salim Hutajulu menyatakan kegembiraannya atas perkembangan pembahasan hak angket di DPR. Nampaknya hak itu akan berhasil dijalankan.
Dia menyatakan hal itu kepada KBA News, Jumat, 8 Maret 2024 menanggapi pernyataan cawapres Paslon 03 Mahfud MD atas perkembangan hak angket yang didukung lima fraksi di DPR.
Kelima fraksi itu adalah PDI Perjuangan, Partai NasDem, PKS, PKB dan PPP. Gabungan kursi kelimanya sebanyak 314. Sedangkan yang menolak ada empat fraksi yaitu Golkar, Gerindra, PAN dan Demokrat yang mempunyai kursi sebanyak 261.
Mahfud menyatakan pihak pengusung angket sudah menyelesaikan usulan pelaksanaan hak angket itu dan siap diajukan ke paripurna DPR untuk diputuskan lewat voting terbuka.
“Usulan hak angket itu sudah final. Terdiri dari 75 halaman yang memuat alasan mengapa hak angket perlu digunakan,” kata mantan Ketua MK dan Menkopolhukam tersebut.
Bongkar kecurangan
Salim menyatakan kelegaannya atas penyelesaikan politis lewat DPR itu. Tujuannya adalah agar kecurangan dan praktek culas dalam pemilu bisa dibongkar semua.
“Tentunya dengan konsekuensi politik seperti berujung kepada pemakzulan Presiden Jokowi,” kata salah seorang tokoh Malari tahun 1974 itu.
Dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi, tambahnya, tidak hanya terjadi kekisruhan dalam politik dan pemerintahan, tetapi dia pun gagal menyejahterakan rakyat.
“Keadaan hidup rakyat makin sulit. Mencari kerja susah, untuk usaha juga susah. Sedangkan harga-harga kebutuhan pokok melonjak naik. Untuk pertama kalinya sejak Orde Baru tahun 1965, rakyat kembali antri beras di zaman Jokowi ini,” keluhnya.
Ini, tambah Salim, menunjukkan Jokowi tidak cakap untuk urus rakyat. “Karena itu, Jokowi harus dimakzulkan segera,” katanya. (kba).