Kita tingkatkan kesejahteraan guru dan bebaskan beban administrasi guru, sehingga guru bisa fokus mendidik. #aminkanindonesia
YOGYAKARTA | KBA – Capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) punya visi dan misi kuat terhadap sumber daya pendidikan, khususnya tenaga pendidik atau guru. AMIN berkomitmen pada tiga hal pada guru.
Komitmen Capres-cawapres Koalisi Perubahan terhadap guru tidak sebatas pada peningkatan gaji dan kejelasan status kepegawaiannya. Kami Namun juga memiliki komitmen untuk mengurangi beban administrasi guru menjadi maksimal 10 persen dari jam kerja.
Jubir Tim Pemenangan Nasional (Timnas) AMIN Indra Charismiadji mengatakan, posisi AMIN pada konteks kontestasi Pilpres 2024 sudah sangat jelas, yakni mengusung tema perubahan. “AMIN mengusung tema perubahan, paslon lain berarti mereka akan melanjutkan program pendidikan pemerintahan Jokowi,” katanya dalam video podcast yang dikutip KBA News, Rabu, 7 Februari 2024.
Program pendidikan era Jokowi antara lain Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan guru penggerak. PMM dinilai sangat membebani guru sebagai pendidik. “Model PNM itu bagi kami akan setop karena tidak efektif, itu (PMM) justru membuat guru-guru terbebani,” katanya.
Caleg Partai NasDem untuk DPR RI Dapil Jateng 1 ini mengungkapkan, pasangan AMIN akan membebaskan administrasi guru. Dengan kata lain, guru bukan sebagai administrator, namun peran utamanya sebagai pendidik. “Kita tingkatkan kesejahteraan guru dan bebaskan beban administrasi guru, sehingga guru bisa fokus mendidik,” tegasnya.
Pernyataan pria bernama lengkap A Nuririndra B. Charismiadji ini selaras dengan apa yang disampaikan capres Anies Baswedan pada acara Debat Capres terakhir pada Minggu, 4 Februari 2024 lalu. Pada debat tersebut, Anies menjawab pertanyaan dari panelis, “Tanggung jawab guru dan dosen berat, tapi kontribusinya kurang, kecilnya gaji, minimnya fasilitas dan beban administrasi. Apa program untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen”.
Anies menjawab, mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pendidik menjadi kunci. Negara bertanggung jawab dengan penuh atas pendidiknya, sehingga harus menjadi tanggung jawab semua pemangku kebijakan untuk mewujudkan penghasilan yang adil dan setara untuk para pendidik dan tenaga pendidikan.
Anies menyebut hingga kini ada puluhan ribu honorer belum pendapat gaji layak. “Sekitar 700 ribu guru honorer harus mendapat prioritas dijadikan P3K, sertifikasi untuk jutaan guru, dan mengurangi beban administrasi,” tegasnya.
Mantan Rektor Universitas Paramadina ini mengungkapkan, pasangan AMIN punya program prioritas percepatan dan pengangkatan guru honorer menjadi P3K, mendorong sertifikasi guru, memberikan tunjangan berbasis pada kinerja, mengurangi beban administrasi dosen dan guru. “Mereka harus dibebaskan dari masalah-masalah administrasi yang tidak diperlukan,” ungkapnya. (kba)