Diakuinya, kalau sekadar untuk memenuhi syarat pengajuan hak angket, yaitu diusulkan minimal 25 anggota DPR yang berasal dari lebih dari 1 fraksi, pihaknya memenuhi.#kbanews
JAKARTA | KBA – Tiga partai koalisi pendukung capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, NasDem, PKS, dan PKB, memastikan konsisten akan mengusulkan penggunaan hak angket untuk menyelidiki berbagai dugaan kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2024 ini.
“Kita maju terus,” jelas Sekjen DPP Partai NasDem Hermawi Taslim dikutip dari tayangan kanal YouTube @KOMPASTV, Kamis, 29 Februari 2024.
“Kami cuma ingin membuktikan bahwa pemilu kali ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah,” tambahnya.
Dalam takshow “Maju Mundur Hak Angket” live tadi malam, dia menegaskan sejak awal mereka langsung merespons begitu capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan penggunaan hak angket untuk menyelidiki pelanggaran yang ditengarai terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) tersebut.
Tiga sekjen partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan pun langsung menggelar pertemuan pada Kamis pekan lalu. Tiga sekjen itu didampingi tim masing-masing yang disertai bertroli-troli berbagai dokumen dan CD rekaman sebagai bukti adanya pelanggaran.
“Mereka sudah kerja dua hari, kita verifikasi (berbagai laporan pelanggaran). Kita sampai kepada kesimpulan kita mesti mendukung angket,” ucapnya.
“Itu makanya waktu konferensi pers, saya dan dua sekjen lain mengatakan kita menanti tindak lanjut dari Pak Ganjar,” sambungnya.
Setelah sekjen partai, keesokan harinya giliran para ketua umum partai pengusung AMIN melakukan hal yang sama untuk memastikan sikap mengusung hak angket tersebut. “Jadi kalau di 01 angket ini sudah clear, harus jalan,” katanya menekankan.
Meski demikian, mereka masih menunggu sikap resmi dari partai pendukung Ganjar, terutama PDIP. Diakuinya, kalau sekadar untuk memenuhi syarat pengajuan hak angket, yaitu diusulkan minimal 25 anggota DPR yang berasal dari lebih dari 1 fraksi, pihaknya memenuhi.
Namun kekuatan tiga partai yang hanya mengantongi 29,58 kursi di DPR ini tidak bisa menggolkan usulan tersebut dalam Sidang Paripurna DPR di awal masa sidang 5 Maret mendatang. Karena syaratnya harus disetujui lebih dari 50 persen anggota DPR RI.
“Tapi kita realistis juga, kan tidak bisa sendiri. Baru bersama-sama PDIP. Nanti ujungnya kan pasti voting di paripurna,” tandasnya.
Sebagaimana diketahui, gabungan tiga kursi partai pendukung AMIN dan dua partai pendukung Ganjar-Mahud (PDIP-PPP) lebih dari 50 persen, yaitu 54,6 persen.
Sementara kemarin Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut tim khusus TPN Ganjar-Mahfud tengah mengumpulkan sejumlah fakta terkait dugaan kecurangan pemilu. Hal itu, dilakukan sebelum mengajukan hak angket di DPR untuk mengusut kecurangan pemilu.
Nantinya, tim khusus akan memberikan rekomendasi terhadap upaya pengajuan hak angket di DPR. Sementara terkiat kans hak angket diajukan saat pembukaan masa sidang DPR pada 5 Maret mendatang, Hasto mengatakan segala skenario masih dibahas tim khusus.
“Berbagai skenario-skenario politik, hukum dan berbagai opsi-opsi sedang dikaji oleh tim khusus tersebut,” tutup Hasto. (kba)