Selain adanya berbagai dugaan kecurangan di hari H saat pemilihan seperti surat-surat suara yang sudah tercoblos, dia juga menyoroti praktik politik gentong babi dan politik pegang kerah.
JAKARTA | KBA – Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD sepakat dengan anggapan para aktivis demokrasi bahwa Pemilu 2024 ini merupakan pemilu terburuk. Bahkan bagi dia, ini merupakan pemilu terburuk sepanjang dia mengikuti pemilu sejak masa Orde Baru.
Hal itu disampaikan Mahfud sebagai pembicara saat menjawab pertanyaan pendiri AQL Islamic Center Ustadz Bachtiar Nashir yang memandu program King Maker di Jalan Tebet Utara, Jakarta Selatan Jumat malam, 1 Maret 2023.
“Prof, para aktivis demokrasi berpendapat bahwa Pemilu 2024 ini adalah salah satu pemilu terburuk di Indonesia. Menurut Prof, gimana?” katanya dalam acara yang disiarkan live kanal YouTube @Bachtiar Nasir.
“Saya mau mengatakan itu (pemilu terburuk), enggak enak, saya nih kontestan,” jawab Mahfud.
“Saya ikut pemilu sudah belasan kali. Di zaman orde baru tujuh kali, sekarang (setelah reformasi) ini kan sudah 5 kali. 12 kali saya ikut pemilu. Ini pemilu terburuk, pemilu terburuk sekarang,” sambung mantan Ketua MK ini.
Selain adanya berbagai dugaan kecurangan di hari H saat pemilihan seperti surat-surat suara yang sudah tercoblos, dia juga menyoroti dua hal penting lainnya. Pertama, adanya ancaman kepada para pejabat berupa pemecatan dan ancaman kepada tokoh-tokoh publik lewat pengungkapan kasus kalau tidak nurut, yang dalam istilahnya politik pegang kerah.
Kedua, penggelontoran bantuan sosial yang demikian masif jelang pemilu, yang ia sebut sebagai politik gentong babi.
Untuk bansos, Mahfud membandingkan dengan era Pemerintahan SBY. Pada masa SBY, dia menjelaskan, anggaran bansos hanya Rp17 triliun dan itu sudah dianggarkan sebelumnya. Dan tidak ada penambahan anggaran jelang pemilu.
“Sekarang (anggaran bansos) Rp496 triliun dan ditambah di tengah jalan. Zaman Pak SBY itu, pastilah mencari kemenangan. Tapi undang-undang enggak dilanggar,” katanya menekankan.
Di samping itu, mantan Menko Polhukam ini juga mengungkap SBY tidak pernah mau mengintervensi atau cawe-cawe di MK. Mahfud, yang saat SBY menjabat presiden menjadi Ketua MK, menjadi saksinya.
“Pak SBY itu enggak pernah mau mengintervensi Ketua MK. Kalau ada perkara gitu, enggak (mau) dia (berbicara). Termasuk perkara menyangkut dia. Dan saya juga kalau dipanggil dia, enggak mau datang sendiri. Harus ramai-ramai agar tidak bicara perkara,” ucapnya.
Bagaimana dengan MK periode sekarang?
“Kalau yang ini ditengarai ada operasi-operasi seperti ditemukan oleh MKMK-nya Pak Jimly itu. Itu kan ditemukan, terjadi pelanggaran berat secara etik karena mau diintervensi oleh pihak luar. Nah pihak luar itu siapa lagi, kan sudah ada nama-nama yang liar muncul gitu ya,” jawabnya.
Mahfud MD mengatakan itu terkait putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang diketuai Jimly Asshiddiqie yang memutuskan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik atas uji materi perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Karena itu Anwar Usman diberhentikan sebagai Ketua MK.
Pengabulan uji materi UU Pemilu tersebut yang menjadi celah bagi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, bisa maju sebagai pada Pilpres 2024 sebagai cawapres berpasangan dengan Prabowo Subianto meski belum berusia 40 tahun.
Terkait berbagai dugaan kecurangan ini, dalam dialog tersebut, Mahfud mengungkap pihaknya akan menggugat ke MK setelah KPU memutuskan hasil Pemilu 2024. Selain itu partai pendukungnya di DPR, juga akan menggulirkan hak angket untuk menyelidiki berbagai pelanggaran yang dimaksud. (kba)