Demokrasi tetap sehat memberikan kebebasan pers dan media sosial tetap menjadi ruang terbuka untuk berekspresi. Bila ada kepentingan dari pemegang kekuasaan untuk membatasi kebebasan berekspresi maka harus di proses dengan hukum.#kbanews.
DEPOK | KBA – Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan mengungkapkan empat cara untuk mewujudkan demokrasi yang sehat.
Hal itu disampaikan Anies saat menjadi pembicara di Kuliah kebangsaan dengan tema “Hendak ke mana Indonesia Kita? Gagasan, Pengalaman dan Rancangan Para Pemimpin Masa Depan” di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Selasa, 29 Agustus 2023.
Pertama, kata dia menghargai institusi politik. Menurutnya, institusi politik harus dihormati dan dihargai.
Kemudian, dia mengatakan keseimbangan antara lembaga dibuat check and balance Anies menyebut banyak lembaga yang memiliki kekuasaan menghindari check dan balance.
“Bagi orang yang berpandangan demokrat maka yang diperlukan justru check dan balance yang sehat supaya output dari kebijakan itu melalui proses review, proses deliberasi yang membuat kulitasnya lebih baik,” tuturnya.
Cara yang ketiga, menurut mantan Rektor Universitas Paramadina itu kebebasan berekspresi, berorganisasi, dan berserikat harus dihargai dan dihormati. Dia menuturkan, bila ada kepentingan dari pemegang kekuasaan untuk membatasi kebebasan berekspresi maka harus di proses dengan hukum.
“Bukan diproses melalui tindakan eksekutif karena ini dalam rangka menjaga kehidupan demokrasi tetap sehat,” ujarnya.
Dia juga menyinggung, kebebasan pers dan media sosial harus tetap menjadi ruang terbuka untuk berekspresi.
Terakhir, Pendiri Indonesia Mengajar ini menuturkan, kekuasaan pemerintah pusat dan daerah harus tetap dijaga keseimbangannya.
Dia menilai, pemerintah pusat sedianya bisa memberikan waktu untuk pemerintah daerah (Pemda) menyelesaikan masalah di wilayahnya sendiri.
“Resentralisasi itu justru bisa mengurangi kualitas delivery demokrasi karena banyak urusan-urusan yang lebih dekat dengan rakyat harusnya dikerjakan oleh pemerintah yabg berada dekat dengan rakyat.”
“Karena itu kami melihat, desentralisasi, devolusi, dekonsentrasi itu bagian dari demokratisasi yang harus dipertahankan, tetapi kalau ada kecenderungan melakukan resentralisasi maka itu sesungguhnya juga memangkas kewenangan daerah-daerah untuk mengesekusi banyak program-program,” sambung Anies. (kba).