Heboh KPK itu akan mempengaruhi pandangan internasional terhadap Indonesia dalam hal pemberantasan korupsi. Mata internasional akan tertuju ke mari. Dewan pengawas KPK harus memberikan sikap tegas. “Kalau tidak, tahun depan indeks persepsi korupsi kita akan semakin hancur lagi.
JAKARTA | KBA – Sikap ngotot Ketua KPK Firli Bahuri untuk mentersangkakan Bakal Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan mempunyai dampak negatif yang sangat fatal. Reaksi publik sangat besar seperti ditunjukkan oleh mantan Pimpinan KPK. Di samping itu, sorotan dunia internasional sangatlah buruk dan merusak reputasi Indonesia dalam bidang HAM dan Korupsi.
Pengamat Politik Senior Syahganda Nainggolan menyatakan hal itu kepada KBA News, Sabtu, 15 April 2023. “Demo masyarakat di Gedung KPK pada Jum’at (14 April 2023) kemarin dan beberapa hari sebelumnya yang menuntut Firli mundur atau dipecat membuat kepercayaan pada lembaga antirasuah itu berada pada titik terendah dalam sejarah KPK sejak dia didirikan pada tahun 2003,” katanya.
Opini publik jelas sekali memihak para pengunjuk rasa itu. Publik merasakan bahwa upaya kriminalisasi terhadap Anies Baswedan sudah keterlaluan dan mengabaikan etika hukum dan fatsun politik. “Orang-orang seperti Abraham Samad, Bambang Wijayanto dan Saut Situmorang adalah mantan pimpinan KPK yang bersih. Mereka tahu apakah perbuatan Firli itu masih bisa ditolerir atau sudah berlebihan,” tambah dia.
Samad dan kawan-kawannya mantan pimpinan KPK itu, lanjut Syahganda, merupakan figur-figur kunci dalam sejarah keberhasilan KPK melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Tentu saja, orang masih punya hati nurani resah atas apa yang terjadi di KPK di bawah pimpinan Firli. Karena itu, rakyat memberikan simpati kepada mereka.
Tidak Patut
Protes yang mereka lakukan menunjukkan bahwa Firli sudah melakukan perbuatan yang tidak patut. Wajar jika dia diminta dipecat. Masyarakat terlanjur melihat bahwa Firli sudah tidak mempunyai etika dan moral. “Karena itu kita mendukung aksi Samad dan kawan-kawan,” kata peraih gelar doktor ilmu politik UI tersebut.
Kebobrokan tindakan Firli itu juga disikapi oleh para karyawan dan pegawai KPK. Oposisi diperlihatkan oleh Irjen Karyoto dan Brigjen Endar Priantoro. Kartoyo ditarik menjadi Kapolda Metro Jaya sedangkan Endar ditetapkan Kapolri kembali menjadi Deputi Penyelidikan KPK. Dua orang ini santer disebut sebagai yang menolak menetapkan Anies sebagai Tersangka.
Karyawan KPK nampaknya mendukung Endar. Mereka tidak terima pencopotan Endar oleh pimpinan KPK. Mereka kompak dan sepakat keluar (walk out) pada saat pertemuan dengan pimpinan KPK. Mereka mendukung sikap Kapolri yang tetap mempertahankan Endar sebagai Deputi walaupun dia dipecat oleh Firli.
Menurut Syahganda, Firli ditengarai bukanlah pimpinan KPK yang jujur dan komit terhadap pemberantas korupsi. Dia diduga melakukan penyelahgunaaan wewenang (Abuse of power) dalam pembocoran hasil penyelidikan kasus tambang dan pemaksaan mentersangkakan Anies. “Semua itu harus diungkapkan secara jujur dan melibatkan kelompok independen.”
Heboh KPK ini, tambah alumni Geodesi ITB Bandung itu, mempengaruhi pandangan internasional terhadap Indonesia dalam hal pemberantasan korupsi. Mata internasional akan tertuju kemari. Dewan pengawas KPK harus memberikan sikap tegas. “Kalau tidak, tahun depan indeks persepsi korupsi kita akan semakin hancur lagi,” demikian Syahganda Nainggolan. (Kba).