Pemprov DKI hadir untuk menurunkan biaya hidup buruh dengan memberikan fasilitas pangan murah, biaya transportasi yang ditanggung, dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk anak-anak buruh.
JAKARTA | KBA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuturkan untuk menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 harus ada keputusan dari Pemerintah Pusat dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI.
Dia menjelaskan, ada ketentuan yang harus ditaati untuk menaikkan UMP, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang diketok oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) hanya bisa membantu untuk mengurangi biaya hidup para buruh dengan program-program yang sudah dijalankan selama ini.
“Oleh karena itu kita merencanakan untuk bisa membantu para buruh dengan cara mengurangi biaya hidup mereka. Ada dua yang biasanya kita perhatikan, teman-teman buruh bisa mencapai kesejahteraan lebih tinggi, ingin bisa mengikuti perubahan biaya hidup dengan cara meningkatkan pendapatan karena itu UMP minta dinaikkan,” kata Anies usai menemui para demonstran di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis, 18 November 2021.
Dia menjelaskan untuk menaikkan UMP itu ada ketentuannya yang harus ditaati bersama. Namun ada satu hal yang harus diketahui, selama penentuan kenaikan UMP dia meminta masyarakat atau buruh untuk menurunkan biaya hidup saat ini.
Pemprov DKI hadir untuk menurunkan biaya hidup buruh dengan memberikan fasilitas pangan murah, biaya transportasi yang ditanggung, dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk anak-anak buruh.
“Sehingga walaupun pendapatan sudah diatur lewat PP yang ada, tapi mudah-mudahan mereka bisa menabung karena mereka biaya hidup lebih rendah dari Pemprov DKI Jakarta,” sambungnya.
Dia menjelaskan program yang mampu mengurangi biaya hidup seperti biaya transportasi di Jakarta satu keluarga bisa sampai lebih dari 20 persen, 25 persen ada juga yang sampai 30 persen dari ongkos.
“Diberikannya biaya transportasi gratis, maka mereka langsung mendapatkan keleluasaan,” jelasnya.
Selain transportasi, ada juga pangan murah. Kalau beli beras di pasar biasanya mahal tapi kalau mengikuti program Pemprov DKI, lanjut Anies, maka para buruh bisa membeli kebutuhan itu dengan harga lebih murah.
“Pangan murah kalai beli di pasar biasa harganya mahal, tapi kalo beli mengikuti program kita apalagi di asosiasi buruh kita menyiapkan koperasi-koperasi dimana Pasar Jaya mengirimkan. Para buruh membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah,” tuturnya.
Jadi kami membantu buruh dengan mengurangi pengeluaran sehingga selisihnya tetap cukup untuk bisa ditabung. Selisihnya cukup untuk mereka berharap ke depan kesejahteraannya meningkat,” sambungnya.
Diberitahukan, Forum Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin (FPS LEM SPSI) yang menggelar aksi di depan Balai Kota, menuntut upah minimum provinsi (UMP) Jakarta tahun 2022 yang dinilai kecil berdasarkan aturan dari Kementerian Ketenagakerjaan yang diputuskan naik rata-rata sebesar 1,09 persen.
Namun, hingga saat ini, Pemprov DKI Jakarta belum memberikan keterangan resmi terkait kenaikan UMP tersebut. (kba)