Diplomasi selama ini yang dilakukan oleh Jokowi lebih pada kepentingan politiknya dibanding dengan politik nilai. Sehingga, terkesan menjadi transaksional. #aminkanindonesia
SURABAYA | KBA – Mandat konstitusi, politik internasional Indonesia adalah bebas dan aktif. Ini yang belum banyak terdengar di zaman Presiden RI Joko Widodo. Karena yang dilakukan tidak banyak pada hal-hal yang bersifat politik. Pemerintah lebih banyak pada kerjasama hutang luar negeri dan investasi.
“Untuk hal itu juga, Presiden Jokowi cenderung melakukan berdasar kepentingan politiknya dibanding kepentingan rakyat Indonesia kebanyakan. Model inilah yang kemudian melahirkan politik yang dibangun sangat transaksional,” kata Isa Ansori, akademisi asal Surabaya kepada KBA News, Sabtu, 11 November 2023.
Sehingga, lanjut dia, jauh dari nilai-nilai yang menjadi mandat konstitusi. Bandingkan dengan yang dilakukan oleh Capres Anies Baswedan ketika mendesak negara negara penghasil radiasi efek rumah kaca untuk ikut terlibat dalam penurunan emisi gas rumah kaca.
PBB dalam waktu yang tak lama menyetujui usulan Anies Baswedan. Ini karena nilai kemanusiaan dan keadilan yang menjadi tanggung jawab semua. Hal itu yang belum bisa dilakukan oleh Jokowi. “Kecuali kemarin ketika Menlu bicara tentang pembelaan Palestina di PBB,” terang Isa Ansori.
Menurut dia, diplomasi selama ini yang dilakukan oleh Jokowi lebih pada kepentingan politiknya dibanding dengan politik nilai. Sehingga, terkesan menjadi transaksional.
“Anda minta apa, saya bantu dan saya dapat apa? Jadi sifatnya adalah hutang piutang bukan karena ada tanggung jawab nilai. Nah, kalau seperti ini yang dikembangkan maka jangan harap kita akan disegani oleh dunia internasional, karena diplomasi seperti ini akan cenderung pragmatis,” tutur dia.
Lalu apa yang harus dilakukan? Kembali pada mandat konstitusi yang bicara tentang politik nilai, yang itu berlaku universal.
“Nah di situlah rujukan seharusnya bebas aktif dikembangkan. Sehingga, dengan nilai-nilai yang kita yakini kita lakukan diplomasi. Karena, nilai-nilai itu bersifat universal menjadi kebutuhan semua,” kata Isa Ansori.
Padahal, sebagai negara yang merdeka, pilihan kita sudah benar bahwa politik kita ini adalah politik kita adalah bebas dan aktif. Bebas artinya kita bebas menentukan kepada siapa kita akan bergaul serta membangun hubungan dan aktif adalah terlibat dalam diplomasi internasional
“Keduanya harus berdasar pada amanah Konstitusi. Menghapus penjajahan, mencerdaskan, ketertiban dunia dan menciptakan keadilan.” (kba)
