Ekonom Usul Perbaikan Misi Ekonomi, Moneter dan Fiskal dalam Misi ke-2 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar

Apa yang tertulis di Misi-2 dari delapan Misi itu belum memenuhi rasa keadilan seperti yang diharapkan rakyat banyak.#aminkanindonesia

JAKARTA | KBA – Pengamat ekonomi fiskal dan pasar modal memberikan usul agar Agenda Misi-2 Pasangan Capres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) disempurnakan. Sebab, apa yang tertulis di Misi-2 dari delapan Misi itu belum memenuhi rasa keadilan seperti yang diharapkan rakyat banyak. Diharapkan Kebijakan Fiskal dapat menjadi tumpuan sebagai Pendorong Pertumbuhan dan Pemerataan.

Ekonom alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang Rudi Wirawan Rusli menyatakan hal itu kepada KBA News, Selasa, 21 November 2023.

“Tim ekonomi Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar harus membuat formulasi yang ideal bagi perbaikan ekonomi nasional yang tujuannya adalah memberikan kesejahteraan dan perbaikan hidup rakyat banyak. Itu harus tercantum dan disinggung secara jelas dalam Misi ke-2 tentang perbaikan ekonomi rakyat di bawah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar,” kata Rudi.

Selain bekerja sebagai praktisi pasar modal, Rudi juga tercatat sebaga Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Anies Baswedan untuk Republik Indonesia-1 (ABRI-1). Kerelawanannya diakui sebab dia membuat akta notaris sebagai bukti legal bahwa simpul relawannya diakui oleh negara. Dari beberapa simpul relawan yang memakai nama ABRI-1, simpul relawan di bawah Rudilah yang mempunyai akte resmi.

“Saya sudah membaca seluruh Visi dan Misi Pasangan calon presiden (Capres) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Karena bidang keahlian saya adalah ekonomi, moneter dan fiskal. Saya usulkan agar ada penambahan dari yang sudah tertulis resmi itu.”

“Saya tidak bilang Misi itu tidak baik tetapi perlu disempurnakan. Dengan demikian akan memberikan dampak yang lebih baik bagi kehidupan rakyat jika Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar berkuasa,” sambung calon legislatif (Caleg) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR R) I dari daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Barat (Sumbar)-II itu.

Ditambah poin

Dia mengusulkan agar dalam Misi ke-2 itu ditambahkan poin: Pertama, Menaikan besaran Pendapatan Tidak Kena Pajak bagi perorangan. Hal ini mengingat harga-harga kebutuhan pokok yang sudah banyak meningkat yang berakibat pada meningkatkan biaya hidup untuk kebutuhan dasar.

Kedua, tambahnya, Menekan kebocoran pendapatan pajak dengan cara pemotongan pajak langsung dari setiap transaksi dengan memanfaatkan sistim pembayaran electronik seperti QRIS, dan lain-lain akan split otomatis dana untuk penjual dan untuk setoran ke kas negara.

“Contoh adalah pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan yang dikenakan pada setiap penjualan, namun bagian yang untuk pembayaran tax tersebut langsung ke kas negara secara electronik bukan dari hasil laporan perusahaan yang di deduct yang seringkali dimanipulasi. Misalkan pada pembayaran atau pembelian barang, langsung di deduct tax dan ada struk pembayaran tax itu ke pembeli,” katanya.

Dia usulkan agar setiap retail terhubung dengan sistem pembayaran tersebut sehingga pemasukan negara bisa naik, tanpa ada petugas pajak dan pengusaha yang bisa kongkalingkong. (kba).