Pada kesempatan yang sama, dia juga mendedahkan ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antardaerah di Indonesia. #kbanews
JAKARTA | KBA – Selain mengungkap berbagai data terkait pertumbuhan ekonomi yang tidak menurunkan tingkat pengangguran, kenaikan angka investasi namun tidak menyerap tenaga kerja secara maksimal, dan kenaikan anggaran pembangunan infrastruktur yang tidak disertai peningkatan kualitas pelayanan, Anies Baswedan juga menungkap gap kualitas manusia antardaerah di Indonesia saat berbicara dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu, 8 November 2023.
“Kualitas manusia antara Jakarta dengan daerah lain itu gapnya tinggi sekali,” jelasnya dalam acara bertajuk Akselerasi Menuju Ekonomi Indonesia yang Hijau, Inklusif, dan Unggul digelar INDEF bersama CNBC Indonesia.
Untuk angkatan kerja di Jakarta misalnya, dia menyontonhkan, 26 persen berpendidikan SD dan SMP. Artinya 74-an persen angkatan kerja di Ibu Kota itu berberpendidikan SMA dan perguruan tinggi ke atas.
“Di tempat lain sebaliknya. Misalnya di Jawa Tengah, (angkatan kerja) SD-SMP 65 persen. Di Jambi 50-an persen. Kalimantan 60-an persen. Maluku Utara separuh-separuh. Kualitas tenaga kerja kita, kesiapan tenaga kerja kita, itu gapnya besar,” beber mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Pada kesempatan yang sama, dia juga mendedahkan tentang angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurutnya ketimpangan IPM sangat merisaukan karena gapnya mencapai satu dekade.
“Sumatera, Jawa tahun 2013, 69 angka IPM-nya. Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara itu tahun 2022, 69 (angka IPM-nya). Gapnya 10 tahun, satu dekade,” ungkap mantan Mendikbud ini.
Sebagaimana diketahui, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak.
Karena itu sambung Anies, kalau gap IPM antardaearah ini dibiarkan, ketimpangan ini akan semakin meluas. “Lalu investasi kita untuk perekonomian itu berorientasi justru pada capital intensif dan bukan labour untuk employment, apa yang terjadi? Maka gap itu akan meluas,” tandasnya.
Karena itu dia menegaskan yang dibutuhkan untuk mengatasi semua itu, bukan hanya technicality, dalam artian perubahan policy atau kebijakan semata. Tapi yang dibutuhkan adalah arah ulang paradigma dan cara pandang terhadap perekonomian dan pertumbuhan ke depan.
“Karena itu kami mengusulkan, dalam bayangan kami orientasinya adalah satu kemakmuran sebagai satu visi, pergeserannya dari mana? Dari fokus pada pertumbuhan menjadi pertumbuhan pemerataan dan keberlanjutan. Kedua pendekatan sektoral menjadi pendekatan sektoral dan teritorial. Lalu dari orientasi menyelesaikan proyek pemerintah menjadi berorientasi pada menyelesaikan persoalan yang senyatanya dihadapi oleh rakyat,” tandas Anies.
Makanya ke depan, Anies memandang untuk meraih Indonesia adil makmur untuk semua, negara harus memberikan fokus pada empat unsur. Yaitu manusianya, ruang hidup, interaksi, dan institusinya. (kba)
